Dampak Pembangunan Pelabuhan Patimban Mengancam Produksi Pertanian

Category: Opini Published: Friday, 08 December 2017 Written by Administrator

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menargetkan Pelabuhan Patimban akan beroperasi pada Maret 2019. Rencana tahap awal, pelabuhan ini akan menjadi terminal kendaraan atau car terminal. Rencananya, pelabuhan bertaraf internasional tersebut akan memulai tahap konstruksi pada Januari 2018 mendatang. Lalu seperti apa dampaknya?



MESKI berlokasi di Kabupaten Subang, pemerintah menyatakan operator Pelabuhan Patimban akan dilakukan oleh perusahaan swasta Indonesia-Jepang (Joint Venture).

Indonesia masih memegang komposisi saham mayoritas. Namun untuk mekanisme pemilihan operator, tetap akan melalui tender (open bidding) sesuai dengan aturan.Pengamat ekonomi sekaligus Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja (Stiesa), Gugyh Susandy mengatakan, pembangunan pelabuhan Patimban harus disambut positif dan disikapi dengan serius, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat Subang.

Menurut Gugyh, setiap pembangunan pasti memiliki dampak. Termasuk pembangunan pelabuhan Patimban di wilayah utara Kabupaten Subang. Jika keberadaan pelabuhan Patimban ingin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Subang, kata Gugyh, dampak itu harus dikendalikan oleh Pemkab Subang.

Pemkab Subang harus punya peran, jangan sampai tak bertaji ada pembangunan di daerah sendiri.“Pembangunan pelabuhan Patimban tak bisa kita tolak meskipun nanti tahu pasti ada dampak dan perubahan yang terjadi, tapi kuncinya Pemkab Subang dan masyarakat bisa mengendalikan dampak itu,” ungkapnya kepada Pasundan Ekspres, Rabu (29/11).

Dia mengatakan, keberadaan pelabuhan akan menjadi epicentrum ekonomi di daerah itu. Salah satunya pertumbuhan ekonomi.

Itulah mengapa keberadaan pelabuhan Patimban harus dibanggakan oleh masyarakat Subang.Gugyh menyebutkan, ada tiga aspek yang perlu dipikirkan bersama berkaitan dengan dampak pelabuhan Patimban.

Antara lain mengenai konversi lahan, keberlangsungan profesi nelayan dan keterlibatan masyarakat.

Mengenai konversi lahan, dari total lahan yang digunakan kawasan Pelabuhan seluas 356 hektare, di dalamnya terdapat lahan-lahan produktif yang harus dikonversi. Lahan produktif seperti sawah yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan, oleh Pemkab Subang harus dicarikan gantinya.“Harus ada strategi agar lahan pertanian basah di Pantura itu tetap terjaga, karena Subang sebagai lumbung padi nasional,” ungkapnya.

Berdasarkan data yang dimilikinya, Gugyh menyebutkan lahan sawah yang terkena pembebasan lahan untuk area pembangunan pelabuhan seluas 207, 33 hektare, tambah seluas 113,15 hektare dan ladang seluas 18,62 hektare. “Lahan sawah ini harus disiapkan di tempat lain mau di Blanakan misalnya,” ujarnya.Berdasarkan hasil kajiannya, pembangunan Pelabuhan Patimban pada tahun 2027 berpotensi membuat wilayah Kecamatan Pusakanagara kehilangan potensi produksi pertanian sebanyak 1.943 ton/ha/tahun x 10 = 19.430 ton/ha atau setara dengan Rp.77.722.000/225,95 ha/tahun. “Itu dengan asumsi tingkat produksi padi statis per tahun dan harga gabah kering sebesar Rp4.000 per kg,” ungkapnya.

Sementara itu juga pada tahun 2027, berpotensi membuat wilayah Kecamatan Pusakanagara kehilangan potensi produksi tambak air payau sebanyak 226.3 ton/ha/tahun x 10 = 2.263 ton/ha atau setara dengan Rp. 29.419.000 / 113,15 ha/tahun. “Dengan asumsi tingkat produksi tambak air payau/statis/tahun dan harga Ikan Bandeng di tingkat Petambak Rp.13.000/kg,” ungkapnya.

Sementara itu mengenai aspek masa depan profesi nelayan, harus juga menjadi perhatian. Dengan adanya nelayan yang terdampak, kemugkinan mereka sulit untuk beralih profesi.

Karena itu menurut Gugyh, pekerjaan sebagai nelayan merupakan life skill yang berbeda dengan skill lainnya. Solusi bagi nelayan yang paling pas, bukanlah beralih profesi. Melainkan yang tepat adalah relokasi. Relokasi yang dimaksud yaitu memberikan ruang khusus bagi nelayan untuk melangsungkan kesehariannya seperti biasa sebelum adanya pembangunan pelabuhan.“Relokasi yang tepat yaitu tentunya masih di pesisir laut supaya mereka tetap menjadi nelayan dan menjaga kelangsungan hidupnya. Menurut saya perlu dibangun rumah khusus nelayan berupa perkampungan baru yang disebut kampung nelayan,” ungkapnya.

Meski begitu, kampung nelayan yang bisa dibangun syaratnya konsepnya harus sama dengan keseharian nelayan sebelumnya. Atau bahkan bisa lebih bagus agar kehidupan nelayan bisa lebih baik dan sejahtera.Aspek keterlibatan masyarakat juga harus menjadi perhatian.

Gugyh berharap agar masyarakat sekitar kawasan pelabuhan Patimban bisa diberi peluang mudah bekerja. Baik saat pembangunan pelabuhan maupun saat beroperasi nanti.Gugyh mengatakan, dalam pengoperasian pelabuhan di kawasan inti ke depan akan menggunakan high teknologi. Sehingga kualitas SDM yang diperlukan juga harus memiliki skill yang memadai untuk bekerja di sektor inti pelabuhan. “Sehingga untuk pekerja kasar di kawasan inti yang luasnya 10 hektar itu kecil kemungkinannya,” ujarnya.

Peluang kerja adanya pelabuhan tersebut dia membagi menjadi dua bagian. Yaitu pada saat pembangunan dan bagi masyarakat yang skill tinggi khususnya di bidang logistik dan transportasi saat pelabuhan mulai beroperasi. Lembaga pendidikan khususnya SMK dan Perguruan Tinggi harus sudah mulai mempersiapkan diri, agar lulusannya bisa diterima bekerja di pelabuhan Patimban.

Dia mengatakan, Pemkab Subang harus memperkuat perannya dengan adanya pelabuhan Patimban itu. Perda yang menangani khusus mengenai pelabuhan Patimban dapat menjadi kunci masuk dan dasar yang kuat Pemkab Subang bergerak demi kepentingan masyarakat. “Saya rasa Perda mengenai perlindungan masyarakat terdampak itu sangat penting. Kalau tidak ada aturan itu, sulit Pemkab dan DPRD untuk bergerak. Posisi Subang harus kuat, harus punya nilai. Perda ini bisa menjadi dasar ketika kita ada keinginan terhadap pemerintah pusat mengenai pelabuhan ini,” jelasnya.

Pemkab Subang juga harus membuat masterplan untuk kawasan penunjang pelabuhan Patimban. Jangan sampai pembangunan di kawasan penunjang semrawut. Lebih dari itu, Pemkab Subang juga harus berinvestasi di kawasan penunjang itu. Bisa melalui BUMD yang dibuat khusus maupun melalui koperasi yang skalanya besar. “Perlu diketahui dari 356 hektar itu, kawasan intinya seluas 10 hektar. Sementar 346 hektar itu dikerjasamakan dengan swasta untuk menunjang pelabuhan. Nah Pemkab Subang harus berinvestasi di sana, jangan jadi penonton,” jelasnya.

Jika tak dipersiapkan dari sekarang, Gugyh khawatir masyarakat Subang justru tidak mendapatkan kesejahteraan dari adanya pelabuhan itu. Makanya, ia berharap Pemkab Subang dan DPRD harus menyikapi dengan serius. Jangan memikirkan dan bertindak setelah terdesak.(ysp/din) - PasundanEkspres

Hits: 4774